A2K4 INDONESIA

BAB I - PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Azas dan Tujuan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa pengaturan jasa konstruksi berdasarkan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sangat memerlukan dukungan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang aktif di semua jenis dan bentuk pekerjaan di bidang usaha jasa konstruksi.

Dalam UU No. 18 Tahun 1999 pada Ps 22 dan Ps 23, dikatakan, bahwa kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan tenaga kerja merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang harus menjadi persyaratan pengikatan antara kedua pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Sedangkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa Ahli K3 telah memiliki eksistensi untuk mengawasi penerapan kegiatan K3 di tempat kerja, sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan mengatakan, bahwa Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari hak azazi manusia yang harus disediakan oleh pengusaha kepada pekerjanya.

Upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan kerja nasional yang masih tinggi, harus didukung secara serius oleh segenap masyarakat jasa konstruksi, baik oleh pengguna jasa dan penyedia jasa maupun pelaku- pelaku jasa konstruksi yang berperan sejak dari proses perancangan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Kondisi tingginya angka kecelakaan kerja tersebut sangat melemahkan daya saing bangsa dalam kancah globalisasi perdagangan internasional.

Eksistensi tersebut diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2008, bahwa di setiap penyelenggaraan proyek konstruksi yang berisiko tinggi harus menempatkan seorang Ahli K3 Konstruksi, baik oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa. Para Ahli K3 Konstruksi tersebut harus mampu menyusun, memonitor, mengawasi pelaksanaan dan menganalisis Rencana dan Program K3 Konstruksi suatu proyek konstruksi dalam rangka membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Satuan Kerja Proyek Konstruksi.

Ini merupakan prasyarat yang harus diperhatikan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Proyek Konstruksi, baik proyek pemerintah maupun proyek swasta, karena dalam setiap pekerjaan konstruksi, baik kecil maupun besar, akan mendatangkan risiko yang tinggi terhadap K3 dengan digunakannya peralatan-peralatan berat dalam setiap proses pekerjaannya.

Untuk menjaga dan melindungi pekerja, properti, material dan lingkungan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada proyek konstruksi tersebut, maka sesuai persyaratan undang-undang harus ditempatkan seorang atau beberapa pengawas K3 yang kompeten dan mumpuni melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan proyek konstruksi.

Maksud dan Tujuan

Buku Pedoman Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan penjelasan mengenai Sistem Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang terkait dengan memperhatikan ketentuan mengenai CPD sesuai dengan peraturan dan persyaratan serta tahapan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi yang harus dilakukan oleh setiap Ahli K3 Kontruksi.

Panduan d an penjelasan tentang Sistem Uji Kompetensi dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi tersebut, dengan tujuan agar setiap orang yang memerlukan dan para pihak yang berkepentingan dapat memahami dan dapat mengikuti, mentaati dan mematuhi setiap tahapan ketentuan yang telah dipersyaratkan, sehingga seluruh proses pelaksanaan uji kompetensi dapat berlaku secara efektif dan efisien.

 

Ruang lingkup

Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi Ahli K3 Konstruksi tersebut, dilakukan kepada personil-personil yang memiliki latar belakang pendidikan teknik dari Diploma III dan Sarjana dari semua jurusan, baik dari arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, termasuk pertambangan dan perminyakan yang menyangkut kegiatan konstruksi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Jasa Konstruksi, terutama tenaga ahli yang bekerja pada subyek klasifikasi bidang konstruksi, seperti pekerjaan gedung, pabrik, jembatan, jalan, lapangan terbang, terowongan, pertambangan gas dan minyak, instalasi mesin & listrik, instalasi lepas pantai dan sebagainya, dimana semua jenis peker- jaan tersebut memiliki risiko tinggi terhadap K3 dan lingkungan kerja.

Dengan demikian, kepemilikan Sertifikasi Kompetensi K3 Konstruksi ini sangat penting bagi para Perancang, Perencana, Pelaksana dan Pengawas Konstruksi, baik dari Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa Konstruksi; yang menjabat sebagai Manajer Proyek, Team Leader, Pelaksana Proyek,  Safety Officer, Supervisor, Ketua dan Anggota P2K3 dalam proyek-proyek konstruksi, dan para Narasumber, Instruktur, Pengajar, Peneliti di Perguruan Tinggi dan Lembaga Diklat serta orang perseorangan yang tertarik atau yang berkepentingan dalam K3 Konstruksi.

Sasaran

Sasaran dari BSA A2K4-Indonesia adalah mencetak Ahli-Ahli K3 Konstruksi yang profesional mampu melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan K3 secara konsis ten dan berkelanjutan. Seorang Ahli K3 Konstruksi harus mampu bekerja sesuai kompetensi yang ditetapkan dalam SKKNI Bidang Keahlian K3 Konstruksi.

Share