A2K4 INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (LSP K3K) SIAP MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

(Prasetyo, SIP., MSc.)

LSP K3KLembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (LSP K3K) yang dibentuk oleh Asosiasi Ahli K3 Konstruksi (A2K4) kini telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Id. BNSP – LSP 612 – ID Tgl. 4 Oktober 2016 sehingga secara resmi dapat menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga K3 dengan sertifikat BNSP. Dengan terbitnya lisensi BNSP tersebut LSP K3K siap menjawab tantangan datangnya Masyarakat Ekonomi Asean melalui uji kompetensi dan penerbitan sertifikat profesi dibidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi.

Adapun skema sertifikasi yang ditawarkan LSP K3K meliputi berbagai tingkatan profesi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yaitu skema Supervisor K3 Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi, Ahli Madya K3 Konstruksi dan Ahli Utama K3 Konstruksi.

Sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh LSP K3K atas nama BNSP merupakan sertifikat dengan logo Garuda, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan di lingkungan internasional yaitu di negara-negara yang telah melakukan pengakuan (mutual recognition arrangement) sehingga dapat dipakai sebagai rujukan portofolio bagi yang akan dan sedang bekerja di dalam dan luar negeri. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu kepada pemohon sertifikat yang telah dinyatakan kompeten melalui proses uji kompetensi.

 

Apa itu sertifikasi?

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus[1]. Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Suka atau tidak, di dunia kerja yang semakin maju, menuntut tenaga kerja untuk dapat menunjukkan bukti berupa sertifikat kompetensi kerja sebelum dan selama menjalankan pekerjaannya.

Seseorang dinyatakan kompeten apabila dinilai telah memiliki pengetahuan yang cukup, dapat menunjukkan keterampilan dalam bidang profesi tertentu dan memiliki sikap kerja yang diharapkan. Disamping itu secara lebih mendalam dan komprehensif, standar RMCS (Regional Model Competence Standar) yang ditetapkan oleh organisasi Tenaga Kerja Internasional ILO di kawasan Asia Pasific mendefinisikan bahwa kompetensi tidak hanya meliputi keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan secara sempit, tetapi mencakup pula keterampilan yang lebih luas, meliputi keterampilan individual yaitu keterampilan melakukan pekerjaan individual (task skill), keterampilan melakukan  beberapa tugas dalam lingkup pekerjaan (task management skill), keterampilan dalam merespon ketidaknormalan dan kegagalan dalam pekerjaan (contingency management skill)  dan kemampuan terkait tanggung jawab dan harapan terhadap lingkungan kerja, termasuk kerjasama dalam tim (job/role environment skill)[2].

Kenapa perlu sertifikasi?

Daya saing suatu perusahaan atau negara sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Tersedianya tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan profesional merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dalam menghadapi ketatnya persaingan global, baik secara nasional maupun internasional. Dengan semakin kerasnya persaingan di pasar kerja dewasa ini berakibat bahwa tenaga kerja harus memiliki daya saing agar mampu bertahan dan mendapatkan peluang kerja. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada awal 2016 persaingan di asar kerja jelas semakin ketat. Oleh sebab itu agar memiliki daya saing, selain harus memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, tenaga kerja perlu memiliki sertifikat kompetensi yang menunjukkan bahwa seseorang kompeten dalam melakukan tugasnya.

Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, profesional dan kompetitif telah dikembangkan suatu sistem sertifikasi kompetensi yang dapat menjamin bahwa pemegang sertifikat benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Sertifikat kompetensi merupakan dokumen yang mampu menjadi jaminan tertulis yang menerangkan dengan jelas dan tegas mengenai area dan tingkat kompetensi seseorang berdasarkan pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang dipersyaratkan.

Demikian pula dilingkungan konstruksi, di era globalisasi perdagangan saat ini Indonesia telah mengekspor tenaga kerja ke beberapa manca negara dari Asia sampai ke Timur Tengah. Pada kondisi yang demikian ini, kebutuhan akan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja hingga perlindungan terhadap konservasi lingkungan dan keamanan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi, menjadi suatu persyaratan yang tidak dapat dihindari khususnya pada pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar dan yang beresiko sangat tinggi terhadap timbulnya kecelakaan. Terjaminnya keamanan, keselamatan baik bagi pekerja maupun bagi keselamatan umum, termasuk adanya jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan tidak adanya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan dan keamanannya, merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di sekitar lingkungan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sekali kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi disekitar kita. Ada berita tentang kecelakaan kerja seperti runtuhnya perancah pekerjaan jembatan sehingga menimbulkan banyak korban. Ada pula berita tentang gondola yang jatuh bebas sehingga menewaskan petugas yang sedang berada `diatasnya. Kejadian semacam ini tentu tidak perlu terjadi jika faktor K3 diperhatikan dengan seksama dan para pejabat K3 seperti HSE dan seluruh pekerja proyek memahami dan mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Di sisi lain, kita sering mendengar bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki para pekerja proyek dapat diperoleh dengan mudah tanpa menjalani uji kompetensi dengan menggunakan standar dan metodologi yang baku. Jika berita ini benar maka hal ini merupakan kenyataan mengerikan dan tidak bertanggung jawab. Dengan kondisi seperti ini, jika tidak dilakukan tindakan perbaikan maka kejadian kecelakaan kerja akan semakin tidak terhindarkan.

BNSP, LSP dan TUK

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia.  Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP.  Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan  ketentuan BNSP.

Dengan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak awal tahun 2016 yang antara lain mengakibatkan terjadinya aliran tenaga kerja asing tersertifikasi memasuki pasar kerja di Indonesia (dan sebaliknya) maka keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Indonesia dewasa ini tumbuh dengan pesat, hampir disetiap sudut jalanan dapat kita temukan bangunan yang memasang papan nama sebagai LSP atau TUK. Namun apa sesungguhnya LSP dan TUK itu?

Lembaga Sertfikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP. LSP K3K yang dibentuk oleh Asosiasi Ahli K3 Konstruksi telah mendapatkan lisensi BNSP dengan Keputusan Kepala BNSP nomor Kep.1004/BNSP/X/2016 sehingga LSP K3K secara resmi dapat menyelenggarakan uji kompetensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi profesi atas nama BNSP. Ketentuan dalam pemberian lisensi ini memang tidaklah sederhana karena Lisensi BNSP kepada LSP dilaksanakan melalui proses asesmen, dimana BNSP melakukan penilaian terhadap kemampuan LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan mengacu kepada Pedoman BNSP sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh LSP.  Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan lisensi kepada BNSP harus memenuhi persyaratan: a. Memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan; b. Memenuhi dan menerapkan sistem manajemen mutu, dan memiliki  kompetensi teknis sesuai Pedoman yang dipersyaratkan oleh BNSP[3].

Tempat Uji Kompetensi disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP. Terdapat tiga jenis TUK yaitu pertama: TUK di Tempat Kerja yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan (Pelaksanaan uji di tempat kerja dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi); kedua TUK Sewaktu yaitu TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidentil; jenis yang ketiga adalah TUK Mandiri yaitu TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan mengenai TUK ini diatur dalam PBNSP 206 sesuai Peraturan BNSP Nomor 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi[4].

Standar yang digunakan

Lembaga Sertifikasi Profesi dibentuk berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya, dan dikategorikan sebagai LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga.[5]. Pendirian LSP K3K oleh Asosiasi Ahli K3 Konstruksi sebagai Lembaga Sertifikasi P3 mengacu kepada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:2/BNSP/III/2014 yang menjadi pedoman dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.  Didalam menyelenggarakan dan mengendalikan sistem manajemen mutu organisasinya LSP K3K memiliki Panduan Mutu dan SOP yang mengacu kepada PBNSP 201. Pedoman yang dikenal dengan tata nama atau istilah PBNSP 201 ini merupakan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 yang mengatur tata laksana untuk mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara  sistem manajemen mutu yang diperlukan dalam penilaian kesesuaian pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja[6].

Adapun standar yang digunakan dalam melakukan uji kompetensi dan sertifikasi profesi oleh LSP K3K selaku kepanjangan tangan dari BNSP adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI disusun oleh para pihak dari dunia industri, asosiasi profesi, akademisi yang berhubungan langsung dengan kompetensi kerja yang dirumuskan melalui proses pra konvensi dan konvensi nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Standar kompetensi kerja internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Sedangkan Standar khusus adalah Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Dalam menguji kompetensi LSP K3K digunakan acuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategotri Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

Bagaimana proses sertifikasi dilaksanakan?

Proses sertifikasi merupakan kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda.[7] Proses utama dalam kegiatan sertifikasi kompetensi profesi adalah kegiatan uji kompetensi untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi. Uji kompetensi dilakukan oleh para asesor kompetensi yang memiliki kompetensi metodologi asesmen sesuai standar yang berlaku serta memiliki kompetensi teknis bidang yang diujikan.

Kompetensi metodologi asesmen seorang asesor kompetensi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat asesor kompetensi dari BNSP yang masih berlaku. Masa berlaku sertifikat asesor kompetensi adalah tiga tahun dan pada saat menjelang habis masa berlakunya sertifikat dapat diperpanjang melalui program RCC (Recognition of Current Competence). Kompetensi Teknis dipersyaratkan bagi para asesor kompetensi yang akan menguji skema sertifikasi tertentu. Asesor Kompetensi hanya boleh melakukan uji kompetensi pada skema yang sesuai dengan kompetensi teknisnya.  Kompetensi Teknis ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian atau bukti lain berupa portofolio yang menunjukkan keahlian asesor tersebut pada bidang tertentu.

Proses sertifikasi meliputi tahapan kegiatan pedaftaran; tahap pra asesmen; dan tahap asesmen. Pada tahap pendaftaran, LSP memberikan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.  Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. Pada tahap ini LSP mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi.  Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:

a) Informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi;

b) Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon;

c) Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;

d) Informasi pendukung untuk menunjukkan secara obyektif kesesuaiannya dengan pra-syarat skema sertifikasi;

e) Pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus.

Setelah LSP menelaah berkas pendaftaran maka dilanjutkan dengan tahap pra asesmen, dimana LSP menerapkan metoda dan prosedur asesmen  sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Pada tahap ini asesmen  direncanakan dan disusun dengan melakukan verifikasi persyaratan skema sertifikasi secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. LSP juga melakukan verifikasi metoda yang digunakan untuk melakukan asesmen   terhadap para peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen  adalah sah dan adil.

Tahap asesmen atau uji kompetensi. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. LSP memiliki prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.

Tahap keputusan. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk mengambil keputusan sertifikasi dan melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan. LSP membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Untuk menjamin ketidakberpihakan dan konflik kepentingan maka personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi. Disamping itu personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

Proses Sertifikasi Ulang. Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi.  Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a) Persyaratan sesuai peraturan perundangan;

b) Perubahan dokumen normatif;

c) Perubahan skema sertifikasi yang relevan;

d) Sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;

e) Risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;

f) perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;

g) persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;

h) frekuensi dan muatan kegiatan penilikan/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP harus menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen  yang tidak memihak.

Kesimpulan

Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (LSP K3K) yang dibentuk oleh Asosiasi Ahli K3 Konstruksi (A2K4) kini telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga secara resmi dapat menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga K3 Konstruksi dengan sertifikat BNSP. Dengan terbitnya lisensi BNSP tersebut LSP K3K siap melayani masyarakat untuk melakukan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat profesi dibidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi yang meliputi skema sertifikasi: Supervisor K3 Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi, Ahli Madya K3 Konstruksi dan Ahli Utama K3 Konstruksi.

Salam K3,

Prasetyo, SIP., MSc.

Prasetyo, SIP., MSc.


  • [1] Modul BNSP Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen
  • [2] Guidelines for Development of Regional Model Competency Standards (RMCS) International Labor Office. ISBN 92-2-119305-5 and 978-92-2-119305-0 (print) ISBN 92-2-119306-3 and 978-92-2-119306-7 (web pdf)
  • [3] PBNSP 208 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014
  • [4] PBNSP 206 Peraturan BNSP Nomor 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi
  • [5] PBNSP 202 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014
  • [6] PBNSP 201 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:1/BNSP/III/2014
  • [7] Modul BNSP Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen
Share

INFORMASI LAINNYA

undangan-musyawarah-nasional-ke-3     Turut mengundang kepada seluruh pendiri A2K4-Indonesia yang terdapat pada daftar nama undanganDAFTAR NAMA UNDANGANNomor Anggota NamaP6001D0901000001 Ir.Abdul HoniP6001D0901000002 Agus Moch...
pemberitahuan-libur-tahun-baru SURAT PEMBERITAHUANNo. 151/A2K4-Indonesia/XII/2014 Sehubungan dengan Tutup Tahun dan Tahun Baru 2015, bersama ini kami beritahukan kepada seluruh pengurus dan anggota A2K4-Indonesia bahwa :Hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 (buka pukul 8.00 –...
renungan-indul-fitri“ BALASAN KEBAIKAN BAGI ORANG BERBUAT BAIK “Kisah nyata dibawah ini, diambil dari  kehidupan sehari-hari untuk kita renungkan, betapa dahsyatnya suatu kebaikan bila dilandasi oleh keikhlasan….akhirnya berbuah kebaikan...  Kisah tentang...